MA dan Sidang Gelap

Alvin Nicola dari TII mengatakan ada ruang yang “risiko besar” praktik jual beli perkara di MA.

Keterlibatan para PNS MA hingga hakim yang memutus perkara dia sebut “membuktikan bahwa mafia peradilan bekerja secara sistematis”.

Data TII pada 2012-2018 menunjukkan ada 30 aparatur peradilan yang terjerat kasus korupsi terdiri dari hakim dan panitera.

Namun lima tahun terakhir, semakin banyak aparat non-hakim yang terlibat. Salah satunya contohnya adalah pada kasus gratifikasi yang melibatkan mantan sekretaris MA, Nurhadi.

“Jaringannya sudah terbentuk dengan solid, jadi mereka sudah mengatur siapa yang memfasilitasi, siapa yang menjadi pintu masuk bagi mereka yang akan mengurus perkara,” jelas Alvin.

Ruang untuk memainkan perkara itu semakin mungkin dilakukan karena menurut TII, proses persidangan di tingkat kasasi yang ditangani oleh MA jauh lebih tertutup dibanding persidangan tingkat pertama dan tingkat banding.

“Implikasinya publik jadi nggak bisa memantau prosesnya, siapa sih komposisi majelis hakim yang menangani perkara di kasasi, sampai bagaimana cara MA memeriksa perkara itu,” kata dia.

Sedangkan dalam beberapa tahun terakhir fungsi MA sebagai pemeriksa penerapan hukum dalam suatu perkara (judex jusrist) pun dia sebut “telah bergeser”.

Itu terlihat dari putusan-putusan kasasi oleh MA yang bertentangan dengan putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya.

Misalnya pada kasus korupsi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang hukumannya dikurangi menjadi lima tahun penjara oleh MA dari sebelumnya sembilan tahun penjara.

“Inkonsistensi ini membawa harapan bagi para koruptor untuk terus mengadu nasib, karena keputusan [MA] di tingkat kasasi sama sekali tidak bisa diprediksi.”

“Kami melihat itu sebagai peluang, memperluas peluang bagi para jaringan mafia tadi untuk lebih leluasa bergerak,” jelas dia.

Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) juga memiliki data serupa terkait kinerja MA.

Menurut peneliti ICW, Lalola Easter, data pada 2021 menunjukkan rata-rata vonis pengadilan untuk kasus korupsi hanya tiga tahun lima bulan.

MA juga disebut “banyak mengobral diskon pemotongan masa hukuman melalui proses Peninjauan Kembali (PK)”. Data ICW pada 2021 menunjukkan ada 15 terpidana korupsi yang masa hukumannya dikurangi melalui upaya hukum itu.

Selain itu, MA “berkontribusi” dalam pembebasan bersyarat 23 narapidana korupsi beberapa waktu lalu melalui uji materil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

MA justru membatalkan regulasi yang secara ketat mengatur syarat pemberian remisi maupun pembebasan bersyarat, untuk terpidana kasus korupsi.

(BBC)