Jakarta, Barisanberita.com,- Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk memotong separuh Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ASN pada Mei 2020, yang akan dilimpahkan untuk penanganan Covid-19 menuai kritik dan keluhan.
Salah satunya dari seorang lurah di kawasan Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang tak mau disebutkan namanya, Senin, (11/5/2020).
Lurah tersebut mengatakan, Dia sebenarnya tak setuju dengan rencana pemotongan TKD hingga 50 persen karena beban tugas yang diterima lurah sangat berat di saat PSBB ini. “Saya sebenarnya keberatan dengan rencana pemotongan TKD karena kerja lurah berat sekali di saat pandemik Covid-19 ini,” katanya.
“Kalau mau terus terang, kerja lurah itu hampir 24 jam karena harus terus memonitor wilayah terkait penerapan PSBB,” ujar lurah tersebut.
Dia juga menjelaskan disiplin warga masih rendah terkait PSBB. “Warga hanya tertib kalau ada aparat, tapi setelah itu kembali berkumpul dan melanggar aturan PSBB,” tambahnya.
Sementara, Ketua Jakarta Corruption Watch (JCW) Manat Gulltom, menilai keluhan lurah tersebut sebagai hal yang tidak pantas. “Sangat tidak pantas seorang pejabat mengeluh tentang adanya pemotongan TKD, di tengah kesulitan yang dialami banyak masyarakat akibat terdampak wabah korona,” katanya.
“Pejabat tersebut sebaiknya diganti saja dengan orang yang lebih kompeten dan punya hati nurani,” tutur Manat Gultom dengan tegas.
(WO/AP)
