Kudeta di Myanmar: Militer Belajar dari Rezim Orba Cara Bungkam Demokrasi

BarisanBerita.com,– Persis seperti yang dikhawatir dunia internasional, akhirnya kudeta benar-benar terjadi di Myanmar. Militer mengambil alih kekuasaan, dan menculik pemimpin politik, Aung San Suu Kyi.

Tapi asal anda tahu, cara militer Myanmar memimpin negara dengan intimidasi, ternyata mencontoh gaya rezim Soeharto.

“Cara-cara militer Myanmar dalam menguasai pemerintah saat ini, itu mencontoh rezim Orde Baru. Mereka akui bahwa mereka belajar dari Indonesia,” ujar Direktur Eksekutif Asean Interpaliamentary Myanmar Caucus, Agung Putri Astrid, di kantor Nasional Demokratik Institut, Menteng, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Agung menegaskan bahwa dengan cara-cara seperti itu dipastikan bila demokrasi di Myanmar hanya akal-akalan rezim militer. Dan ternyata mereka benar-benar melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Soeharto.

Agung menantang negara-negara Asean, termasuk Indonesia untuk menolak rezim militer yang tengah menguasai Myanmar. Caranya, dengan tidak menunjuk Ketua Asean dari Myanmar. Jika melakukan itu, berarti negara-negara Asean mengakui kediktatoran yang terjadi di sana.

“Pemerintah Indonesia dan negara negara  Asean jangan memberi peluang Myanmar untuk menjadi ketua Asean.  Kalau tidak, itu artinya Asean dan Indonesia mengaku kediktatoran rezim militer di Birma,” pungkasnya.

Seperti diketahui, militer Myanmar melakukan kudeta atau mengambil alih kekuasaan sepihak, setelah Aung San Suu Kyi dan para pemimpin politik lainnya diculik oleh bala tentara, Senin (1/2/2021) dini hari.

Menyadur BBC News, beberapa jam setelah penangkapan para pemimpin sipil, TV militer Myanmar mengumumkan dan mengonfirmasi keadaan darurat selama satu tahun.

Kudeta terjadi setelah ketegangan meningkat antara pemerintah sipil dan militer karena persoalan pemilu bulan November 2020.

Liga Nasional untuk Demokrasi, mengumumkan kemenangan partai tersebut pada pemilu. Namun, militer menilai partai Aung San Suu Kyi tersebut melakukan kecurangan.

Otoritas militer mengatakan, mereka menyerahkan kekuasaan kepada panglima tertinggi Min Aung Hlaing, setelah Penasihat Negara Aung San Suu Kyi ditangkap dan ditahan.

Ketegangan antara pemerintah sipil dan militer di Myanmar semakin memanas sejak pemilihan November lalu.

Partai Suu Kyi memenangkan 396 dari 476 kursi. Namun pihak militer mengklaim hasil pemilihan diwarnai kecurangan. Klaim tersebut ditolak oleh komisi pemilihan Myanmar.

Pekan lalu, militer menolak untuk mengesampingkan kudeta sebagai jalan menggulingkan kemenangan pemilihan Liga Nasional untuk Demokrasi.

Mark Farmaner, direktur Burma Campaign UK, mengatakan kepada Sky News, penduduk Myanmar melaporkan tentara menduduki jalan-jalan utama.

Selain itu, jaringan internet dan telepon terganggu. Stasiun TV negara juga menghentikan siaran dengan dalih adanya masalah teknis.

Farmaner mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, Myanmar telah diperintah oleh pemerintah sipil Suu Kyi.

Tetapi militer tetap memegang kendali atas kementerian dan pasukan keamanan yang paling penting.

“Tidak masuk akal bagi militer untuk melakukan ini, karena mereka mendapat banyak manfaat dari reformasi yang dilakukan dalam 10 tahun terakhir,” katanya tentang kudeta.

Menurut Jonathan Head, koresponden BBC di Asia Tenggara, kudeta tersebut tampaknya merupakan pelanggaran nyata terhadap konstitusi yang dirancang oleh militer lebih dari satu dekade lalu.

(BBS)