Kasus Atap Marunda Ambruk, Anggaran Pemeliharaan Dipertanyakan

Jakarta, BarisanBerita.com,- Atap beton Rusunawa Marunda blok C, Jakarta Utara, ambruk. Pemprov DKI Jakarta ramai dikritik sana-sini.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Retno Sulistyaningrum menyebut bangunan yang ambruk itu sudah tidak layak huni.

“Kejadian di Rusunawa Marunda tanggal 30 Agustus, jam 21.10 WIB. Dak beton pada blok C5 mengalami rubuh. Lokasi sekitar hall belakang,” kata Retno saat dihubungi, Senin (4/9).

Tak ada korban dalam insiden atap rusun ambruk ini. Dia mengatakan warga sudah mulai mengangkut barangnya secara bertahap.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI August Hamonangan menyebut ambruknya atap di Rusunawa Marunda karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI tak serius merawat rusun. August juga membawa-bawa program rumah DP Rp 0.

“Ini nyata kurangnya keseriusan DPRKP terhadap perawatan rusun. Pembangunan dan perawatan rusun harusnya menjadi prioritas DPRKP alih-alih fokus pada program DP 0 rupiah,” kata August dalam keterangannya, Selasa (5/9/2023).

Dia meminta DPRKP DKI segera merevitalisasi rusun yang sudah tidak layak di Jakarta. Dia juga meminta warga yang menghuni rusun tak layak segera dipindah.

“DPRKP harus segera merevitalisasi bangunan, juga mengecek bangunan lain yang berpotensi roboh dan mencelakai penghuninya. Tidak hanya revitalisasi, tapi DPRKP perlu merelokasi warga yang bangunannya akan dibetulkan oleh dinas. Proses tersebut harus berjalan baik dan lancar,” tuturnya.

August mengatakan DPRKP juga tidak memiliki program prioritas dalam perumahan dan permukiman. Dia menyinggung Program CAP (Community Action Plan) dan CIP (Colaborative Implementation Program) yang menurutnya belum sempurna pelaksanaannya.

“Program CAP dan CIP masih belum sempurna pelaksanaannya, ditambah lagi DPRKP repot dengan urusan rumah DP 0 rupiah yang sebenarnya sudah bisa dianggap gagal serta kurang diminati warga DKI,” tuturnya.

“Kadang kala program CAP dalam pelaksanaannya (CIP) malah berbenturan serta menghambat tindak lanjut terhadap aduan masyarakat, misalnya ketika warga mengadukan masih banyak terjadi genangan air sehingga perlu segera dilakukan pelebaran saluran air, jajaran Dinas SDA seringkali menyampaikan pelebaran saluran air tersebut tidak bisa dikerjakan dengan alasan terkait dengan program CAP – CIP,” imbuhnya.

Sementara, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta mengaudit rumah-rumah susun yang dikelola Pemprov DKI. Judistira menilai perlu adanya langkah antisipatif agar tak terulang kejadian seperti ambruknya atap Rusun Marunda.

“Rusun Marunda sudah cukup tua, ini bangunan tahun 2006. Jadi bukan hanya Marunda, tapi ada beberapa rusun yang perlu diawasi dan segera dilakukan revitalisasi,” kata Judistira.

Dia berharap pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta segera merevitalisasi bangunan-bangunan yang kondisinya dinilai mengkhawatirkan bagi keselamatan warga.

“Kita akan minta Dinas Perumahan lakukan audit agar bisa diantisipasi. Jangan sampai ada kejadian lagi, dan mana-mana yang segera perlu dilakukan revitalisasi,” lanjutnya.

Dia mengaku prihatin dengan ambruknya atap Rusun Marunda. Judistira menyampaikan pihaknya akan memastikan proses relokasi berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan warga Rusunawa Marunda.

“Kita prihatin atas robohnya atap Rusun Marunda, dan kepada Warga Rusun Marunda yang terdampak, laporan dari Dinas Perumahan akan direlokasi ke Rusun Nagrak, sehingga kita dari DPRD DKI akan memastikan proses relokasi ini berjalan baik sesuai kebutuhan dari warga Rusun Marunda, saya kira itu,” terang dia.

(Dtk, Bobby)