Jakarta, BarisanBerita.com,- Langkah Gubernur Heru Budi Hartono membuka kembali posko pengaduan bagi warga Jakarta, menjadi antitesa kebijakan Anies terdahulu. Ada kecurigaan, penempatan Heru di DKI 1 dalam rangka merontokan sekaligus melemahkan pencitraan Anies jelang Pilpres 2024.
Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono di hari pertamanya membuat kejutan dengan membuka kembali posko pengaduan untuk warga. Pos ini sempat ditutup Anies tanpa alasan yang jelas paska dirinya menang melawan Ahok di Pilggub 2017.
Di era Gubernur Ahok, posko pengaduan menjadi gebrakan di tengah keputusasaan warga atas lambannya kinerja ASN Pemprov DKI Jakarta.
Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menganggap posko pengaduan warga yang dibuka lagi memang dibutuhkan masyarakat. Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menilai masyarakat ada yang suka mengadu secara langsung.
“Saya apresiasi kebijakan ini, walaupun warga bisa mengadu lewat aplikasi JAKI, namun membuka opsi pengaduan secara langsung juga perlu diadakan. Masyarakat tentu lebih suka mengadu secara langsung, bahkan didengar langsung oleh pejabatnya,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 Oktoner 2022.
Meja pengaduan masyarakat sebelumnya pernah digelar masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Layanan tatap muka langsung itu dihapuskan oleh Gubernur Anies Baswedan, dan sebagai gantinya disediakan aplikasi Jakarta Kini (JaKi) untuk melapor.
Menurut William, pelayanan pengadian warga secara langsung seperti ini perlu dilanjutkan sebagai tradisi yang baik. “Soal tradisi baik tentu harus diteruskan, mendengar keluhan warga adalah bagian dari kewajiban pemprov DKI. Bukan hanya mendengarkan tapi menyelesaikan apa yang diadukan juga merupakan tugas mereka,” tuturnya.
Selanjutnya, kata William, aduan warga ke Balai Kota perlu dilihat juga bagaimana tindak lanjutnya. Untuk saat ini, dia mengapresiasi langkah tersebut dari Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
“Apakah juga sesuai dengan tindak lanjut yang dilakukan Pemprov DKI untuk menyelesaikan masalah yang diadukan,” ujarnya.
Sejumlah warga ibukota berbondong-bondong datang ke Pendopo Balai Kota Jakarta untuk mengadukan beragam persoalan usai layanan pengaduan dibuka kembali oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Warga yang datang ke Balai Kota Jakarta mengadukan berbagai macam masalah, mulai dari pungutan liar ratusan juta hingga masalah tanah.
Martina Gunawan, warga Bambu Apus mengadukan bahwa dirinya dimintai uang dan merasa diperlakukan tidak profesional.
“Kami merasa dilakukan tidak profesional, memihak, bertele-tele dan ada permintaan uang, yang terus terang kami sebagai warga biasa, kami mengalami kebingungan,” kata warga Bambu Apus, Jakarta Timur, Martina Gunawan di Pendopo Balai Kota Jakarta, Selasa (18/10/2022).
Berdasarkan aduannya, ia mengaku diminta uang dengan variasi yang berbeda-beda, mulai dari Rp150 juta hingga 2,5 persen dari harga total harga tanah oleh oknum di salah satu Unit Pelaksana Teknis di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI.
Menurutnya, permintaan uang itu diklaim untuk mempercepat penyelesaian pembebasan lahan milik kliennya yang masuk zona hijau, tepatnya di depan Universitas Respati Indonesia, Jakarta Timur.
Ia mengaku sudah melaporkan permasalahan itu baik secara langsung maupun berbasis elektronik tapi tidak ada perkembangan sejak diadukan pada 2019.
(BBS/wo)
