Polri-PPATK Diminta Waspadai Aliran Dana Terorisme

Jakarta,BarisanBerita.com,- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap kerja sama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa mencegah kasus tindak pidana terorisme terjadi di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Sahroni merespons hasil koordinasi Polri dan PPATK dalam melacak aliran dana Khilafatul Muslimin dari luar negeri.

“Saya harap dengan data yang lengkap yang dimiliki Densus 88 maupun PPATK bukan hanya untuk melakukan pelacakan saja, namun bisa melakukan pencegahan,” kata Sahroni kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (13/6).

Sahroni mengatakan, pencegahan diperlukan agar aliran dana mencurigakan yang masuk dan diperuntukkan untuk organisasi-organisasi terorisme di Indonesia bisa dideteksi.

Dia mengatakan, kerja sama antara Polri dan PPATK sangat diperlukan,untuk mengingat tindak pidana terorisme di Indonesia sudah semakin canggih.

“Kita tahu, perkembangan zaman memungkinkan terjadinya transaksi ilegal antar negara yang sangat membahayakan. Karenanya sinergi seperti ini sangat diperlukan. Jadi teroris canggih, namun polisi dan PPATK lebih canggih,” ujar politikus NasDem itu.

Sebelumnya, berkoordinasi dengan PPATK untuk melacak aliran dana Khilafatul Muslimin dari luar negeri.

“Itu masih didalami, karena Polri tidak bisa bekerja sendiri ketika menyangkut masalah aliran dana. Kita harus bekerja sama dengan PPATK,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (10/6).

Dedi mengatakan pelacakan aliran dana tersebut tak bisa dilakukan oleh Korps Bhayangkara sendiri. Ada beberapa institusi lain yang memiliki kewenangan tersebut.

Menurutnya, Polri memiliki database yang kuat untuk dapat menelusuri aliran keuangan kelompok tersebut.

“Tim dari Densus pun karena memiliki data base yang sangat kuat juga pasti akan mendalaminya,” tambah dia.

Sebagai informasi, polisi di sejumlah wilayah gencar melakukan penindakan hingga penangkapan terhadap sejumlah petinggi hingga pengurus Khilafatul Muslimin dalam sepekan terakhir.

(cnnindonesia)