DKI Ajukan Lockdown ke Pemerintah Pusat

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengajukan permohonan kepada Presiden Jokowi untuk menerapkan kebijakan lockdown di Jakarta.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Surat yang diterima pemerintah pusat itu bernomor 143 dan diteken pada Sabtu, 28 Maret 2020.

“Diterima tanggal 29 Maret 2020 sore. Isinya minta pertimbangan pemberlakuan karantina wilayah,” kata Mahfud saat dihubungi wartawan, Senin (30/3/2020), seperti dilansir Suara.com.

Terkait rencanan Anies, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menanggapi soal niatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mau menerapkan karantina wilayah atau local lockdown. Permintaan itu disampaikan Anies kepada Presiden Jokowi melalui surat yang dikirimnya ke pemerintah pusat.

Terkait hal itu, Zita meminta agar Anies menjamin ketersediaan pangan bagi warga DKI selama masa lockdown. Menurutnya masalah ini menjadi sangat penting karena ruang gerak masyarakat akan dibatasi.

“Jangan sampai kita membatasi ruang geraknya tapi tidak dibekali dengan sandang pangan, itu sama saja dibunuh perlahan warganya, bahaya,” kata dia.

Selain itu, Anies diminta untuk menyiapkan tenaga medis. Ia meminta kesiapan dan logistik untuk kebutuhan medis harus terpenuhi lebih dulu.

“Dalam hal ini dokter dan perawat. Pemerintah menjamin ketersediaan Rumah sakit, Lab, dan ketersediaan Alat Perlengkapan Diri (APD) lengkap yang sesuai standard bagi para tenaga medis,” kata dia.

Selain itu, Anies juga diminta melakukan pendataan terlebih dahulu mengenai siapa saja warga DKI yang berstatus Orang dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien dalam Pengawasan (PDP). Datanya juga harus diperbarui dengan membuat sistem yang canggih dan dibarengi swab test.

“Itu semua bisa kita lakukan dengan test yang berkualitas atau SWAB test dan berlakukan itu di manapun. Agar pemerintah tidak sulit lagi mencari sana sini siapa yang terjangkit, dan tidak hanya menduga-duga saja,” jelasnya.

(BBS)