“PROGRAM PANCAKARSA TETAP MENJADI PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR, SEKRETARIAT DAERAH MEWUJUDKANNYA MELALUI PROGRAM NYATA, AKUNTABEL DAN BERKESINAMBUNGAN DENGAN PENGOORDINASIAN YANG OPTIMAL KEPADA SELURUH PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BOGOR”

Bogor,BarisanBerita.com,- Pasca pandemi Covid-19 selama kurang lebih 2 tahun dan walaupun sampai saat ini masih berlangsung dimana Kabupaten Bogor berada pada PPKM level 1 sesuai dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/181/Kpts/Per-UU/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 COVID-19 di Kabupaten Bogor 7 Juni 2022 s.d 4 Juli 2022, Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya Sekretariat Daerah yang mempunyai fungsi sebagai penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian Visi, Misi Kabupaten  Bogor dan Target kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”.  Dimana Visi dan Misi ini kemudian dijabarkan dalam Panca Karsa yaitu Lima Tekad/cita-cita Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk Mencerdaskan Bogor, Mensehatkan Bogor, Memajukan Bogor, Membangun Bogor, dan Membuat Bogor Lebih Berkeadaban.

Dalam mewujudkan Program Pancakarsa yang tetap menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bogor melalui program nyata, akuntabel dan berkesinambungan dengan melakukan pengkoordinasian yang optimal kepada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bogor, oleh karena itu dalam mewujudkannya Sekretariat Daerah telah menjalankan Program/Kegiatan di setiap lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum dengan Program/Kegiatan sebagai berikut :

1. LINGKUP ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Lingkup Pengkoordinasian dan Hubungan Kerja meliputi : Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, DPMD, DISDUKCAPIL, BANKESBANGPOL, DINSOS, DISDAMKAR, DINKES, DISPORA, DP3AP2KB, RSUD, BPBD, DPUPR aspek Penataan Ruang, DPKPP aspek Pertanahan, DISBUDPAR, Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal sesuai tugas dan fungsi Asisten.

1. LINGKUP ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Lingkup Pengkoordinasian dan Hubungan Kerja meliputi : Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, DPMD, DISDUKCAPIL, BANKESBANGPOL, DINSOS, DISDAMKAR, DINKES, DISPORA, DP3AP2KB, RSUD, BPBD, DPUPR aspek Penataan Ruang, DPKPP aspek Pertanahan, DISBUDPAR, Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal sesuai tugas dan fungsi Asisten.

A.   BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

1. Kegiatan Administrasi Pemerintahan
   1. Kegiatan Fasilitasi Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) berupa Penyusunan Regulasi, Rapat Koordinasi Tim Penerapan SPM, Bimbingan Teknis, serta Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM secara berkala

1. Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaran Tahapan Pemilu 2024

1. Kegiatan Administrasi Kewilayahan

Kegiatan Kunjungan Kerja Bupati dan wakil Bupati Bogor dalam rangka Bogor Keliling / Saba Desa tahun 2022, dari target 20 Kecamatan Yang sudah Terlaksana sudah 11 Kecamatan sampai dengan bulan September tahun 2022.

Kecamatan Pemijahan 21 Maret 2022

Kecamatan Tenjolaya 31 Maret 2022

Kecamatan Ciampea 31 Maret 2022

1. Kegiatan Otonomi Daerah

                          LPPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021

1. Dasar penyusunan LPPD Tahun 2021 yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan Pelaporan LPPD disampaikan kepada Pemerintah melalui Kemendagri 1 tahun 1 kali paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Penyusunan LPPD Kabupaten Bogor Tahun 2021 dilakukan oleh Tim Penyusun LPPD yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 130.04/137/Kpts/Per-UU/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor.

• Penyampaian LPPD Kabupaten Bogor Tahun 2021 telah dilakukan melalui sistem informasi elektronik dari kemendagri pada tanggal 29 Maret 2022 dan disusun dalam Buku LPPD Kabupaten Bogor Tahun 2021 yang memuat laporan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan;
3. Laporan penerapan standar pelayanan minimal.

Penyampaian data kinerja dalam LPPD tersebut telah melalui tahapan verifikasi atau review oleh APIP (Inspektorat Kabupaten Bogor) yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam rancangan LPPD. Selain dari penyampaian melalui sistem informasi Kemendagri LPPD juga dipublikasikan dalam bentuk Ringkasan LPPD pada tanggal 31 Maret 2022.

1. Untuk menyempurnakan LPPD telah dilakukan evaluasi oleh Tim daerah Provinsi Jawa Barat Pada tanggal 18 s.d 21 Juli 2022 terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari 6 capaian kinerja makro, 32 urusan pemerintahan daerah, dan 5 penunjang urusan.
2. Tahapan akhir yaitu evaluasi oleh Tim Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 21 September 2022 terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari 6 capaian kinerja makro, 32 urusan pemerintahan daerah, dan 5 penunjang urusan dengan hasil tidak ditemukan data ekstrim atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah penyusunan LPPD. Berikut ini data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah :

Angka Capaian Kenerja Makro

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil

BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Pengaturan

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bogor

Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Penetapan

1. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan :
2. RAPERDA DALAM PROSES PENGUNDANGAN KARENA MENUNGGU PERSETUJUAN PENANDATANGANAN RAPERDA DARI KEMENDAGRI DAN PROVINSI JAWA BARAT:

• Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
• Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

1. RAPERDA DALAM PROSES PENGUNDANGAN KARENA MENUNGGU NOMOR REGISTER DARI PROVINSI JAWA BARAT:

Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan seterusnya.

1. Kegiatan Dokumentasi dan Informasi

1. KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH SERTA PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Tujuan :  Kegiatan Monitoring  dan  Evaluasi Pembentukan Produk Hukum Daerah serta penyebarluasan Produk Hukum  ini bertujuan untuk mengetahui penerbitan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Camat, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dan dalam rangka menyebarluasan Produk Hukum Daerah berupa cetakan buku Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pedoman aturan yang masih berlaku.

1. Konsultasi dan koordinasi terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor di Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi; Tujuan:Konsultasi dan Koordinasi terkait Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kabupaten Bogor.
2. Konsultasi ke Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional; Tujuan :Konsultasi dan Koordinasi terkait Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi   pada bagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten

1. BAGIAN KERJASAMA DAN BANTUAN HUKUM

Kegiatan Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah yang telah dilaksanakan penandatanganannya :

1. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Kegiatan Bina Mental Spiritual

1. Kegiatan Program Pembinaan Tahfid Al-Qur’an Tahun 2022

 

2. Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Daerah Kab. Bogor Tahun 2022

Dokumentasi (2 Juni -19 Juli 2022 M/ 1443 H)

Kegiatan Kesejanteraan Sosial

Kegiatan Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan dengan Tema “Revitalisasi UKS/M Melalui Sekolah Sehat Untuk Mewujudkan Anak Sehat, Kuat dan Cerdas Berkarakter” (30-31 Agustus 2021

 

1. Rapat Pembahasan Permohonan Pembangunan Gedung SMA Negeri 3 Cileungsi

1. Kegiatan Kesejanteraan Masyarakat

Hari Jadi Bogor yang ke 540

1. LINGKUP ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Lingkup Pengkoordinasian dan Hubungan Kerja meliputi : DLH, DPMPTSP, DISHUB, DISBUDPAR aspek Pariwisata, DISTANHORBUN, DISKANAK, DISKOPUKM, DISDAGIN, DKP, DISNAKER, DPUPR aspek Pekerjaan Umum, DPKPP aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman, BUMD, BLUD dan instansi vertikal sesuai tugas dan fungsi Asisten.

Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian dengan sub kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, Adapun sub kegiatan yang telah dilaksanakan  diantaranya; Pelaksanaan rapat koordinasi denganseluruh pengurus BUMD Kabupaten Bogor dalam rangka sosialisasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate gavernance)

1. Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian dengan sub kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengendalian dan distribusi perekonomian, Adapun sub kegiatan yang telah dilaksanakandiantaranya : rapat Rood Map peta jalan Pengendalian Inflasi daerah Kabupaten Bogor tahun 2022-2024 pada Januari 2022 dihadiri oleh tim TPID.

Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

1. Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) Kabupaten Bogor serta evaluasi kegiatan Pemulihan Ekonomi Daerah (PED)

• Kondisi Ekonomi :
• PDRB Kabupaten Bogor dari tahun 2016-2019 mengalami kenaikan namun pada tahun 2020 saat terjadi puncak pandemi covid-19 mengalami penurunan sebesar 1,275.82 milyar rupiah atau 0,54
• Pada tahun 2021 setelah penurunan pandemi Covid-19 PDRB Kabupaten Bogor mengalami kenaikan sebesar 9,071,33 milyar rupiah atau 3,84
• Laju Pertumbuhan :
• Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bogor tahun 2016-2019 terlihat stabil namun pada tahun 2020 saat terjadi pandemi covid-19 dan pemberlakuan PPKM darurat, LPE Kabupaten Bogor merosot tajam di angka minus 1,77%.
• Pada tahun 2021 setelah penurunan pandemi covid-19 LPE Kabupaten Bogor naik kembali menjadi 3,48%.
• Tingkat Pengangguran Terbuka :
• Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bogor tahun 2016-2019 berada pada angka yang cukup stabil sekitar 9% namun pada tahun 2020 saat pandemi covid-19 naik menjadi 14,29% artinya ada kenaikan sebesar 5,23% dari tahun sebelumnya.
• Pada tahun 2021 saat pandemi covid-19 menurun dan kegiatan perekonomian sudah berjalan normal tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 12,22% ini berarti ada penurunan sebesar 2,07% dari tahun 2020

 

1. Fasilitasi keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bogor dalamn  Pameran Apkasi Otonomi Expo 2022  selama 3 hari dari 20 -22 Juli 2022 di Hall A dan B JCC Senayan Jakarta.

 

1. Fasilitasi keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam kegiatan Pameran INACRAFT 2022 di JCC Jakarta  dari 23 – 27 Maret 2022 di JCC Senayan Jakarta.
2. Pembangunan Kampung Batik New Normal di Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1. Kegiatan Penyusunan Program

. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Dramaga 2

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Park and Ride di Terminal Bojonggede
2. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Fly Over Tenjo Pencanangan Pembangunan Fly Over Tenjo oleh Menteri Perhubungan, Kementerian BUMN, Plt. Bupati Bogor, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Agung Podomoro
3. Kegiatan Perencanaan Penataan Kawasan Cibinong Science Center – Botanical Garden (CSC-BG)
4. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan Tambang

1. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor Tahun Anggaran 2021

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Plt. Bupati Bogor dengan Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Para Camat, Direktur RSUD, Dirut. BUMD. Tanggal 12 Juli 2022 di Ruang Serbagun I Sekretariat Daerah
2. apat Koordinasi Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Tanggal 8 Agustus 2022 bertempat di Ruang Rapat I Sekretariat Daerah
3. SInergi Pembangunan melalui Uji Coba dan Pelatihan Aplikasi Pembangunan, Tanggal 13 s.d 14 Juli 2022 bertempat di Camp Hulu Cai Kecamatan Ciawi

1. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa

Menaungi kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa mulai dari mempersiapkan dokumen pemilihan hingga melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelakasanaan Pengadaan Barang/Jasa, Adapun jumlah paket tender yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 September 2022 adalah 679 Paket Tender dan 36 Paket Non Tender sehingga total keseluruhan berjumlah 715 Paket Kegiatan yang terdiri dari 4 jenis kegiatan pengadaan yaitu:

1. Pengadaan Barang 78 Paket.
2. Pengadaan Konstruksi 476 Paket
3. Pengadaan Konsultansi 116 Paket
4. Pengadaan Jasa Lainnya 45 Paket

1. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Menaungi kegiatan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa secara Elektronik dan melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi yang saat ini terdiri dari 3 program yaitu :

1. Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan melalui Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022  telah mencapai  81,17% dari  72 Perangkat
2. Sosialisasi dan Monitoring Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Rekapitulasi Pengelolaan P3DN per tanggal 13 Oktober 2022 dengan jumlah Paket PDN     yang     sudah     tervalidasi     sebanyak      9.742      Paket      dengan    nilai  Rp.1.134.436.600.098, Nilai TKDN Realisasi sebanyak Rp. 4.029.500.700.

1. Katalog Elektronik Lokal

Pada Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Bogor terdapat 14 Etalase Produk dengan jumlah produk sebanyak 997 produk dan 56 penyedia dengan  nilai transaksi  Rp. 5.722.050.000.

        Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Menaungi kegiatan Pembinaan dan Advokasi yang terdiri atas program kerja sebagai berikut :

Menaungi kegiatan Pembinaan dan Advokasi yang terdiri atas program kerja sebagai berikut :

Menaungi kegiatan Pembinaan dan Advokasi yang terdiri atas program kerja sebagai berikut :

a.    Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Saat ini Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kab Bogor telah mencapai level Proaktif dengan   melengkapi 9 Variabel yang telah ditetapkan oleh LKPP yaitu :

1. Manajemen Pengadaan	6. Tugas/Fungsi Kelembagaan
2. Manajemen Penyedia	7. Perencanaan SDM Pengadaan
3. Manajemen Kinerja	8. Pengembangan SDM Pengadaan
4. Manajemen Risiko	9. Sistem Informasi
5. Pengorganisasian Kelembagaan

 

a.     Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan hasil Inventarisasi ASN bersertifikat PBJ Dasar dari total 72 Perangkat Daerah terdapat 915 orang dari Eselon IV, dimana sebanyak 212 orang (12%) telah mengikuti Bimbingan Teknis, sebanyak 703 orang (38%) belum mengikuti Bimbingan Teknis, sebanyak 129 orang (7%) sudah memiliki sertifikat PBJ Dasar dan 789 (43%) belum memiliki sertifikat PBJ Dasar.

1. Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dengan beberapa Indikator penilaian sebagai berikut :

• SDM UKPBJ

Melakukan pendataan ASN bersertifikat dan memiliki SK Jafung pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari pokja pemilihan, Tim LPSE dan Tim PDA yang seluruhnya permanen ditempatkan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan tidak merangkap pada Perangkat Dinas lain

• Pelaksanaan Tupoksi

Menetapkan 10 paket strategis pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan pancakarsa, melakukan reviu perencanaan PBJ, melakukan pendataan Database Vendor dan Kualifikasi Vendor, melakukan Evaluasi Kegiatan PBJ serta melakukan rekapitulasi daftar pelaksanaan pendampingan konsultasi dan layanan sengketa kontrak (sanggahan)

1. BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

1. Kegiatan Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

700. SAAT INI BERSAMA BAPEDALITBANG DAN DISTANHORBUN SEDANG MELAKUKAN PENDATAAN ULANG TERKAIT LAHAN SAWAH DILINDUNGI SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI TERBITNYA SURAT DARI DIREKTUR PENGENDALIAN HAK TANAH, ALIH FUNGSI LAHAN, KEPULAUAN DAN WILAYAH TERTENTU, KEMENTERIAN AGRARIA TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG NO. 12/UND-700.PP.04.01/1/2022 TENTANG PENYERAHAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI (LSD) DI 8 SERT SURAT KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 213/PUR.02/BID.PR TANGGAL 31 JANUARI 2022 TENTANG PERMOHONAN KLARIFIKASI LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD)
701. MENGKOORDINASIKAN PERCEPATAN PENGANAN PENYEBARAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA HEWAN TERNAK DI KABUPATEN BOGOR
702. IKUT SERTA DALAM POKJA PENYUSUNAN KLHS RTRW DAN RDTR
703. MERUMUSKAN KEBIJAKAN TERKAIT ALOKASI DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN
704. MENGKOORDINASIKAN DAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN TERKAIT PEMBANGUNAN BALAI BENIH IKAN DI DESA TEGAL KECAMATAN KEMANG SAAT INI SEDANG DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN

• MEMFASILITASI DAN MENGKOORDINASIKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI MILENIAL KABUPATEN BOGOR, dan seterusnya. Diantaranya : Rapat pembahasan penggunaan dana desa sebesar 20% untuk ketahanan pangan dan hewani.

 

1. Kegiatan Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup

KEJADIAN BENCANA LONGSOR DI AREA PERTAMBANGAN PT. BATU SAMPURNA MAKMUR  DI KECAMATAN RUMPIN :

• PENANGANAN KEJADIAN BENCANA LONGSOR DI AREA PERTAMBANGAN PT. BATU SAMPURNA MAKMUR DI KECAMATAN RUMPIN
• PENYERAHAN PIAGAM UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA PT. BATU SAMPURANA MAKMUR DARI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR ATAS UPAYA YANG CEPAT DAN SUNGGUH-SUNGGUH DALAM MENANGANI BERBAGAI KEWAJIBAN SOSIAL BAIK KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DESA DAN PERBAIAKAN SARANA YANG RUSAK DI SEKITAR LOKASI BENCANA LONGSOR

1. MEMFASILITASI RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOLL TAMBANG CIGUDEG – RUMPIN KABUPATEN BOGOR BERSAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, PT. JAYA BAYA, PT. JASA SARANA SERTA STAKE HOLDER TERKAIT
   1. Pembangunan jalan toll khusus tambang CIGUDEG-RUMPIN didasari oleh sebagai berikut :
      1. Perlunya ada jalan khusus pengangkut hasil tambang.
      2. Jalur khusus pengangkut hasil tambang tidak boleh tercampur dengan jalur aktifitas
      3. Jalur tambang harus mengkomodir perusahaan tambang agar penggunaannya efektif dan maksimal.
   2. Solusi dibangunnya jalan toll khusus tambang Cigudeg – Rumpin :
      1. Tingginya angka kecelakaan yang di sebabkan oleh truk pengangkut hasil tambang
      2. Kemacetan yang Panjang karena bercampurnya pergerakan premier ( jarak jauh ) dan kegiatan sehari-hari
      3. Kerusakan jalan dan seterusnya

1. Kegiatan Sumber Daya Alam Energi dan Air

2022. PENGKOORDINASIAN DAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR 147/261/KPTS/PER-UU/2022  TENTANG: PENETAPAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD KEPADA DESA DI KECAMATAN PAMIJAHAN TAHUN 2022.

1. PENGKOORDINASIAN DAN FASILITASI RINTISAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH (PLTSa).
2. FASILITASI DAN PENGKOORDINASIAN RENCANA PEMBANGUNAN JARINGAN GAS UNTUK KEPENTINGAN RUMAH TANGGA OLEH PT. PERTAMINA GAS NEGARA (PGN) DI KABUPATEN BOGOR.
3. RUMUSAN KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN :
4. PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG PEMANFAATAN DAN PENYALURAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI DARI STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD.
5. KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR 147/261/KPTS/PER-UU/2022  TENTANG PENETAPAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD KEPADA DESA DI KECAMATAN PAMIJAHAN TAHUN 2022.

1. LINGKUP ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Lingkup Pengkoordinasian dan Hubungan Kerja meliputi : BAPPEDALITBANG, BKPSDM, BPKAD, DAP, DISKOMINFO dan instansi vertikal sesuai tugas dan fungsi Asisten.

1. BAGIAN UMUM

1. Kegiatan Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

2. Kegiatan Rumah Tangga

1. BAGIAN ORGANISASI

1. Kegiatan Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Lingkup koordinasi dan hubungan kerja meliputi seluruh perangkat daerah (Dinas, Badan, dan Kecamatan).

Kegiatan Sosialisasi Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai Implementasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dengan menghadirkan Narasumber Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya yang terdiri dari:

1. Mochamad Arief Wibowo, S.Sos, selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya; dan
2. P Dika Arlita Kurnia Dewi, S.I.P selaku Asisten Pratama II Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya.

Kegiatan tersebut dalam rangka upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan pemahaman terhadap Standar pelayanan publik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 76 (tujuh puluh enam) terdiri dari Dinas, Badan. Kecamatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 005/02-Org, tanggal 01 Agustus 2022 yang bertempat di Gedung Serbaguna I Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.

1. Kegiatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Lingkup koordinasi dan fasilitasi bagi seluruh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor.

A. Koordinasi Pemerintah Kabupaten Bogor ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan upaya meningkatkan Implementasi RB dan SAKIP Pemkab Bogor, dengan tujuan Implementasi RB dan SAKIP di Pemprov Jabar dapat memberikan gambaran kebijakan yang tepat sasaran dan ukuran bagi Pemkab Bogor. Kegiatan tersebut dilakukan Pemkab bogor oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan BKPSDM secara intens dengan Pemprov Jabar pada tanggal 18 Januari dan 16 September 2022 di Pemprov Jabar.

b. Desk Penyusunan Perjanjian Kinerja dilaksanakan pada 2 Februari 2022. Sasaran dari kegiatan ini ini adalah bentuk asistensi dari bagain Organisasi dan upaya peningkatan kapasitas SDM Aparatur pengelola SAKIP pada Perangkat Daerah.

Rakor Rencana Kerja RB dilaksanakan pada 10 Maret dan 15 Maret 2022. Peserta rakor tersebut tersiri dari Tim RB Internal. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. 1. Konsensus pelaksanaan RB;
   2. Penyusunan Rencana Aksi pelaksanaan RB;
   3. Penyusunan timeline Pelaksanaan RB Tahun 2022.

1. Rapat Koordinasi Penguatan Tim Penilai Internal RB dengan agenda kegiatan yaitu Penyelarasan Peran Fungsi Tim Internal RB dan SAKIP di Lingkungan Pemkab Bogor, dilaksanakan secara daring pada 25 Maret 2022 dengan menghadirkan narasumber dari Pemprov Jabar.

1. Audiensi Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto, dan Asisten Deputi Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan Evaluasi RB Akuntabilitas Aparatur, Akhmad Hasmy, AK.

2. Penguatan Implementasi SAKIP dan RB pada seluruh Perangkat Daerah, sebagai tindaklanjut  rekomendasi KemenPANRB agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diimplementasikan kepada seluruh Perangkat Daerah. Kegiatan yang dibuka oleh Plt. Bupati Iwan Setiawan ini sekaligus sebagai sarana membangun komitmen bersama untuk melaksanakan RB dan SAKIP sebagai upaya terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Pada kesempatan tersebut  Sekda memaparkan kondisi RB dan SAKIP lingkup Pemkab Bogor, dan menjadi materi diskusi dengan nara sumber Asisten Deputi Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan Evaluasi RB Akuntabilitas Aparatur, Akhmad Hasmy, AK, dengan moderator Inspektur, Bpk. Ade Jaya.

1. Sosialisasi aplikasi E-SAKIP

E-SAKIP adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan implementasi SAKIP agar mempermudah perangkat daerah dalam menyusun dokumen SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

1. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

1. Kegiatan Protokol

2. Kegiatan Komunikasi Pimpinan

3. Pendokumentasian Pimpinan

D.   BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1.  Kegiatan Perencanaan

Kegiatan Desk Persiapan Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah dengan Bappedalitbang

Rapat Koordinasi Penyusunan Indikator Kinerja lingkup Sekretariat Daerah

 

2.  Kegiatan Pelaporan

A. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Sekretariat Daerah telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021 dan hasil evaluasi atas implementasi sakip perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah mendapatkan nilai tertinggi diantara perangkat daerah lainnya dengan nilai 76,98 atau kategori BB dengan ruang lingkup evaluasi meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran kinerja.

 

B. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,

Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021 telah selesai disusun oleh Tim dari Subbag Pelaporan Sekretariat Daerah yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO),  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(Adv/Rovan/Sumber Setda Kab.Bogor)