Kasus Pengadaan Barang di Damkar Depok, Sepatu Kerja Rp 850 Ribu

Depok, BarisanBerita.com,- Bermula dari sejumlah keluhan yang tak digubris, Kepala (Kadis) Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok, Gandara Budiana, “diamuk” anak buahnya.

Sejumlah keluhan paling mecolok adalah masalah sepatu kerja seharga Rp 850 per pasang, dan potongan uang honor petugas.

Gandara mengatakan, apa yang dikatakan anak buahnya, Sandi, soal dugaan korupsi mulai dari pengadaan sepatu, selang, hingga pemotongan dana Covid-19 tidaklah benar adanya.

“Tidak benar itu,” ujar Gandara melalui sambungan telepon pada wartawan, Rabu (14/4) seperti dilansir TribunJakarta.com.

Gandara juga menjelaskan soal pengadaan sepatu yang harga per pasanganya Rp 850 ribu.

“Iya kan itu, PDL itu berbeda dengan sepatu safety boots yang penggunaan di lapangan. Kalau pemadaman itu kan harus lengkap dari mulai helm, tahan panas, sepatunya safety sesuai standar yaitu harvik. Kalau itu kan yang diperlihatkan oleh dia itu kan PDL tahun 2019 ya sudah lama jadi begitu,” tuturnya.

Lebih lanjut, Gandara juga mengatakan bahwa tidak ada pemotongan honor petugas non ASN (Aparatur Sipil Negara).

Ia mengatakan, pemotongan uang sebesar Rp 200 ribu memang peruntukan BPJS.

“Kalau yang BPJS ya memang ada, kalau penarikan itu kan ada kewajiban daripada pemerintah, dari pemberi kerja dan pekerja untuk BPJS kesehatan ketenagakerjaan yang dilaksanakan secara kolektif jadi kan tidak mungkin satu persatu tapi kolektif oleh bendahara disini disampaikan ke BPJS,” katanya.

“Aturan memang begitu ada tiga persen oleh pemberi kerja dan dua persen pekerja itu sendiri,” pungkasnya.

Sepasang sepatu PDL

Sejumlah bukti-bukti terkait dugaan korupsi di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok diserahkan ke penyidik Kejaksaan Negeri Kota Depok.

Diantaranya data harga pembanding antara sepatu yang original PDL bagi petugas Damkar dengan harga dari jenis sepatu yang dibelikan Damkar Depok.

“Kualitas sepatu dari harga yang dianggarkan dengan yang dikasihkan ke petugas itu jauh sekali bedanya. Salah satunya tidak ada besi pelindung dibagian depan dan bawah sepatu,” kata Sandi Butar-butar, anggota Damkar yang mengungkap dugaan kasus korupsi di kantornya sebelum memasuki Gedung Kejaksaan Negeri Depok untuk menjalani pemeriksaan di Kejari Depok, Cilodong, Jawa Barat, Rabu (14/4/2021).

Padahal, katanya lagi, pagu anggaran sepatu mencapai Rp 850.000 per pasang sepatu untuk satu orang petugas Damkar.

Namun kenyataannya, Sandi melihat sepatu yang diberikan kepada petugas di lapangan hanya berkisar di angka Rp 400.000 atau setengah dari pagu yang ditetapkan.

“Ya kelihatan sekali kan sepatu yang murah dengan yang asli. Jadi yang diberikan itu ngga sesuai, padahal itu juga kan untuk keselamatan kami dalam bertugas di lapangan,” akunya.

Selain itu, Sandi juga menyinggung soal pembelian selang yang kenyataannya memiliki sistem yang sama dengan pengadaan sepatu PDL.

Di mana selang yang dibelikan dengan yang dianggarkan berbeda jauh dari kualitas dan harganya.

“Benar memang beli selang, beli sepatu, tapi kan selang dan jenis sepatu apa yang dibeli itu engga sesuai dengan yang dianggarkan,” ujarnya.

Sandi pun turut menyertakan sepasang sepatu PDL yang dibelikan pihak Damkar Depok untuk para petugas di lapangan.

Diintimidasi

Sandi Butar Butar mengaku mendapat intimidasi dari pejabat di dalam DPKP. Intimidasi tersebut berupa ancaman pemecatan bila dirinya tak menghentikan aksi pelaporan dugaan korupsi tersebut.

“Bukan cuma saya saja yang diintimidasi tapi teman-teman saya juga, awalnya mereka (teman-teman Sandi) mendukung tapi akhirnya diam ngga berani berbuat apa-apa karena diintimidasi oleh pejabat,” kata Sandi.

Ia pun mengaku memiliki bukti intimidasi tersebut meski tak ingin mengatakan secara detail siapa pejabat di lingkup Dinas Damkar Depok yang melakukan intimidasi tersebut.

Masih kumpulkan data

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok Herlangga Wisnu Murdianto mengatakan pihaknya masih mengumpulkan data terkait dugaan korupsi di tubuh Dinas Damkar Kota Depok

“Sudah ada 6 orang yang kami periksa, untuk pejabatnya ada setingkat eselon 3. Kalau Kadisnya sejauh ini belum karena memang kami belum memerlukan ke arah sana,” tuturnya lagi.

(WK)