Gaslighting: Strategi (Daripada) Istana Menggembos Lawan Politik

Jakarta, BarisanBerita.com,- Kalau di Era Orde Baru, Represi adalah senjata paling ampuh membungkam lawan politik daripada Soeharto. Maka di era milenial ini, strategi “Gaslighting”, dipakai guna membuat lawan politik tak berdaya melawan kedigdayaan Istana.

Jika ingin melihat contoh termutakhir penggunaan Gaslighting, coba tengok kasus demo UU cipta Kerja, beberapa waktu lalu.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo berusaha mengklarifikasi informasi yang beredar di masyarakat tentang UU Cipta Kerja. Presiden mengatakan unjuk rasa yang berlangsung di jalan-jalan dipicu semata-mata dari hoaks dan disinformasi.

Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate mengulang tuduhan serupa dalam sebuah diskusi publik.

Sontak saja, para pendemo marah besar. Mereka mengatakan tuduhan ini berupaya untuk mendiskreditkan perjuangan rakyat yang menentang pembatalan UU Cipta Kerja yang tidak hanya proses legislasinya melanggar prosedur hukum tapi substansinya juga berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Klaim Presiden Jokowi pun sudah dipatahkan oleh berbagai pihak.

Tapi berdasarkan pengamatan yang dilakukan Ika karlina Idris dari Paramadina University, dan dirilis Gresnews, strategi pemerintah sangat efektif dalam mengalihkan perhatian masyarakat dari demo.

Apa yang membuat manuver politik pemerintah, yang banyak pihak disebut dengan istilah gaslighting, berhasil?

Gaslighting

Strategi pemerintah melibatkan teknik retorika yang mengambinghitamkan pihak lain.

Pakar sastra dan filsafat Amerika Serikat Kenneth Burke menyebut praktik retorika yang sudah dikenal lama ini dengan istilah “scapegoating” atau pengambinghitaman.

Dalam perkembangannya, teknik mengambinghitamkan pihak lawan dengan tujuan untuk membingungkan publik publik dikenal dengan teknik gaslighting.

Dalam kaidah ilmu psikologi, teknik gaslighting ini merupakan salah satu strategi untuk menyerang lawan dengan mempertanyakan kredibilitas lawan tersebut

Kajian psikologi merujuk pelaku gaslighting memanipulasi korbannya dan lingkungan di sekitarnya agar korban percaya bahwa ia berhalusinasi dan tidak kompeten melakukan penilaian terhadap sesuatu hal.

Dalam konteks politik, fenomena penggunaan teknik gaslighting ini misalnya dilakukan dengan sangat terbuka dan berulang-ulang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Selain Trump, Presiden Bill Clinton juga pernah melakukan taktik ini saat ia menyangkal melakukan hubungan seksual dengan Monica Lewinsky, dengan tujuan untuk melindungi keluarganya.

Teknik gaslighting ini juga digunakan untuk mempertahankan hegemoni rasial kulit putih atas kulit hitam di Amerika. Saat terjadi gerakan Black Lives Matter, misalnya, muncul juga narasi All Lives Matter yang dianggap memiliki tujuan terselubung yakni melanggengkan hegemoni kulit putih

Dalam melanggengkan hegemoni gender, teknik gaslighting hadir ketika muncul narasi yang menyerang perempuan sebagai makhluk emosional dan kurang rasional dibanding laki-laki. Dalam kasus kekerasan domestik di Amerika Serikat, institusi kedokteran dan hukum biasanya turut membangun narasi ini dengan melabeli korban kekerasan “gila” dan “emosional”.

Resep sukses gaslighting

Gaslighting dalam konteks politik termasuk bentuk kontemporer dari propaganda karena mengandung unsur manipulasi, kekuatan persuasi yang besar, efek persuasi yang masif.

Ada dua komponen dasar yang menentukan kesuksesan teknik gaslighting: disinformasi dan lingkungan yang mendukung narasi tersebut.

Ada dua jenis penyebaran disinformasi dalam teknik gaslighting. Yang pertama adalah menyampaikan disinformasi secara terencana untuk menutupi pelanggaran janji politik atau kesalahan yang diperbuat. Dan yang kedua adalah penyampaian disinformasi secara serampangan di berbagai kesempatan.

Selain penyebaran disinformasi, teknik gaslighting bisa bekerja efektif jika narasi yang dibangun mendapat dukungan.

Misalnya strategi gaslighting Trump sering kali berhasil karena narasi yang ia bangun diperluas oleh pendukung Trump di media sosial dan juga media-media partisan partai Republik.

Trump misalnya pernah mengaburkan informasi di media sosial dengan mencuit bahwa lawan politiknya ketika itu Hillary Clinton yang memulai isu bahwa mantan Presiden Barack Obama tidak memiliki akta kelahiran dari pemerintah Amerika Serikat. Narasi ini berhasil menarik perhatian media arus utama dan menjadi besar karena diperbesar oleh pendukung Trump di media sosial dan juga media-media partisan.

Pola yang sama juga terlihat dalam kasus pemerintah dengan narasi hoaks di balik demo. Narasi Presiden digaungkan oleh akun pendukungnya, seperti Denny Siregar dan laman Info Seputar Presiden

Dukungan dari Bank Dunia dan pengacara Indonesia terkemuka Hotman Paris juga dipakai untuk membentuk argumen dari narasi presiden bahwa UU ini baik bagi Indonesia. Media massa pun turut mendukungnya dengan pemberitaan yang memperkuat narasi tersebut.

Selain itu, teknik ini juga berhasil karena memanfaatkan kondisi politik yang semakin terpolarisasi sejak pemilihan presiden 2019. Hal ini mengakibatkan orang-orang yang berada di kubu Jokowi akan membela narasinya habis-habisan.

(BBS)