Ternyata Anies Tak Punya Anggaran Bansos untuk Warga DKI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran bantuan sosial (bansos) DKI Jakarta sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Ada sekitar 3,7 juta masyarakat ibu kota yang mendapat bantuan selama pandemi Corona.

Hal itu disampaikan pada saat rapat kerja (raker) Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, Rabu (6/5/2020).
Sri Mulyani mengaku mendapat informasi Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan tidak mampu memenuhi bansos untuk warganya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
“Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta Pempus yang covering terhadap 1,1 juta,” kata Sri Mulyani.
“Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat,” tambahnya.

Selama pandemi Corona, pemerintah memutuskan memberikan perlindungan sosial bagi 3,7 juta warganya. Di mana, sekitar 2,6 juta atau setara 1,2 juta kepala keluarga ditanggung pemerintah pusat dan sisanya 1,1 juta menggunakan anggaran DKI Jakarta.

Besaran insentif yang diberikan adalah Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan sejak April 2020. Insentif yang diberikan berupa sembako. Pemberian ini juga sebagai upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat agar tidak mudik Lebaran tahun ini.
Pemerintah sudah menyiapkan anggaran stimulus III sebesar Rp 405,1 triliun. Di mana sekitar Rp 75 triliun untuk insentif tenaga kesehatan dan penanganan kesehatan. Lalu sekitar Rp 110 triliun untuk sosial safety net seperti BLT, sekitar Rp 70,1 triliun untuk dukungan industri seperti pemotongan pajak, dan Rp 150 untuk program pemulihan ekonomi nasional.

Dari anggaran Rp 110 triliun ini, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengkau banyak program perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Seperti program keluarga harapan (PKH), Kartu Sembako, tambahan Kartu Pra Kerja, bansos berupa sembako untuk masyarakat Jabodetabek, lalu bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga di luar Jabodetabek.
Selanjutnya, ada pembebasan tarif listrik untuk pelanggan 450 VA dan diskon tarif untuk pelanggan 900 VA subsidi.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan, pendistribusian bansos berupa sembako di wilayah Jabodetabek melibatkan perusahaan jasa logistik seperti PT Pos Indonesia, hingga ojek online (ojol). “BLT ini langsung ke account, bansos delivery, juga termasuk gunakan jasa ojek online sehingga bisa tetap berikan pendapatan bagi para supir ojek yang sekarang alami penurunan tajam karena WFH,” ungkapnya.
(dtk)