If you obey all the rules you miss all the fun. Katharine Hepburn
Jakarta, BarisanBerita.com,- Terkuaknya upaya penguntitan Jampidsus oleh anggota Densus 88 Polri membuat publik bergidik, adakah sengketa di kedua lembaga itu negara akibat terlibatnya salah satu pengusaha kelas kakap?
Berawal dari informasi tentang seorang anggota Densus 88 yang dicurigai mengikuti alias menguntit Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febrie Adriansyah.
Informasi yang beredar, anggota Densus 88 tersebut akhirnya dijemput oleh Pengamanan Internal atau Paminal Polri setelah adanya komunikasi antara petinggi instansi penegak hukum.
Berdasarkan sumber Tempo, seorang anggota Densus 88 diamankan oleh polisi militer yang mengawal Jampidsus Febrie pada Minggu, 19 Mei 2024 lalu. Anggota polisi itu diduga menguntit Febrie yang sedang makan malam di salah satu restoran Perancis di Cipete, Jakarta Selatan.
Dikabarkan, anggota Densus 88 itu mengarahkan alat yang diduga perekam ke ruangan tempat Febrie berada. Saat hendak meninggalkan restoran dengan berjalan setengah lari, satu di antara mereka langsung dirangkul oleh polisi militer dan satu yang lain lolos.
Ada dugaan informasi tentang penguntitan terjadi setelah Kejaksaan Agung memeiksa sejumlah pengusaha besar yang terlibat korupsi tambang timah.
Ada nama Robert Bonosusatya yang sudah diperiksa kejaksaan karena diduga terafiliasi dengan perusahaan pengerukan timah di Bangka Belitung. Robert adalah pengusaha yang dekat dengan kepolisian. Di kalangan pengusaha ia terkenal sebagai pebisnis yang punya pengaruh terhadap para jenderal polisi. Apakah karena jaksa menyelidiki kasus itu berbuah teror dari Densus 88 Polri?
Tidak ada asap jika tidak ada api. Gesekan polisi dan jaksa bukan kali ini terjadi. Dalam banyak kasus besar, kedua penegak hukum ini juga acap berselisih. Dalam perkara kebakaran gedung Kejaksaan Agung, pemeriksa dari polisi juga memendam penyebab sesungguhnya kebakaran hebat itu. Benarkah hanya karena puntung rokok pekerja bangunan yang sedang merenovasi gedung Kejaksaan?
Ada banyak tanda tanya, ada banyak kejanggalan, meruapkan sehimpun kecurigaan. Yang jelas perselisihan kedua institusi hukum ini dampak dari pelemahan keduanya. Para aktor politik acap menyeret petinggi dua institusi ke dalam kepentingan politik yang kotor. Para jaksa terkesan melayani kepentingan politik ketika memeriksa sebuah perkara.
Publik ingat pemeriksaan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam dugaan korupsi distribusi minyak goreng. Pemeriksaan Ketua Umum Golkar ini berhenti ketika Airlangga sigap menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden 2024. Padahal, waktu itu Golkar Tengah menjajaki koalisi dengan PDI Perjuangan.
(Tmp/wo)
